I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Bab XVI pasal 57 sampai dengan 59 tentang evaluasi menyatakan bahwa dalam
rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai
bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan. Lebih lanjut, Undang-Undang ini menyatakan bahwa evaluasi
dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan
sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Kegiatan evaluasi
tersebut dapat dilaksanakan secara baik bila evaluasi/penilaian dilakukan secara
profesional dan melembaga. Evaluasi pendidikan dilaksanakan oleh guru, sekolah, dan
pemerintah. Hingga tahun 2019, pemerintah melakukan penilaian pendidikan secara
nasional melalui Ujian Nasional di akhir jenjang.
Pendidikan pada abad ke-21 harus dapat menjamin agar peserta didik memiliki
keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan
teknologi dan media informasi, dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan
kecakapan hidup (life skill). Kecakapan hidup itulah yang kemudian dikenal dengan
konsep kecakapan abad ke-21. Sejumlah organisasi dan institusi telah berupaya
merumuskan dan menjelaskan kompetensi dan kecakapan yang diperlukan dalam
menghadapi kehidupan abad ke-21. US-based Partnership for 21st Century Skills (P21)
mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan di abad ke-21 adalah “The
4Cs: communication, collaboration, critical thinking, and creativity”. Kecakapan abad
ke-21 dikembangkan melalui: (1) kecakapan berpikir kritis dan pemecahan
masalah (critical thinking and problem solving skill), (2) kecakapan berkomunikasi (communication skills), (3) kecakapan kreativitas dan inovasi (creativity and
innovation), dan (4) kecakapan kolaborasi (collaboration).
Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad ke-21 tersebut adalah
kemampuan literasi peserta didik. National Institut for Literacy menjelaskan bahwa